CaraMenjaga Kerukunan di Masyarakat. Adapun untuk cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan di lingkungan sosial bermasyarakat, antara lain: Ikut serta bekerja bakti mebersihkan lingkungan; Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat adalah melelui kerja bakti untuk membersihkan lingkungan.
Rekomendasi jawaban terbaik dari IowaJournalist untuk AndaJawaban Dengan cara selau menjaga kerukunan dalam suatu masyarakat, bersikap toleransi, dan saling menguatkan satu sama lainIowaJournalist Indonesia PastiBisa PintarBelajar DuniaBelajar Pendidikan Sekolah AyoBelajar TanyaJawab AyoMembaca AyoPintar KitaBisa DuniaPendidikan IndonesiaMajuSekian informasi yang dapat rangkumkan berkenaan tanya-jawab yang telah Anda ajukan dan cari. Jika Anda membutuhkan informasi lainnya, silahkan pilih kategori rangkuman di atas bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mencari jawaban. Peranpemerintah sangat berpengaruh dalam menjaga kerukunan umat beragama, berbagai upaya dilaukan oleh pemerintah, antara lain mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan mendirikan Forum Keurukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai provinsi untuk memelihara kerukunan umat beragama. Metodologi Penelitian yang 403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID qF34rBS4zq1x0j0QV5fO8YiuD0s-2UTMaZ2boEwdugrabExKhk6FTw==
Selainpembangunan infrastruktur, upaya meningkatkan ketahanan pangan juga dilakukan dengan modernisasi irigasi yang saat ini masih terus disosialisasikan kepada para petani. "Upaya itu mencakup lima pilar: Keandalan Suplai Air; Keandalan Jaringan/Infrastruktur Irigasi; Manajemen Air; Kelembagaan Petani; Peningkatan Kualitas SDM," kata Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA Kementerian PUPR, Mochammad Mazid .
Jakarta, Kominfo – Kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun dapat terwujud. Oleh karena itu, kerukunan antar umat beragama harus dibangun dan dijaga.“Kerukunan harus kita bangun dan kita yakin dengan kerukunan antar umat beragama merupakan unsur utama daripada kerukunan nasional. Maka kerukunan nasional kita, persatuan Indonesia yang seperti diciptakan para pendiri bangsa, dapat kita jaga dan kita pertahankan untuk Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera,” tegas Wakil Presiden Wapres Ma’ruf Amin usai menyusuri Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, Jakarta, Jumat 27/08/2021.Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa Terowongan Silaturahmi memiliki makna yang dalam. Bukan hanya sebuah lambang atau penghubung antar tempat ibadah, namun merupakan simbol saling menghormati antar pemeluk agama.“Bukan saja hanya sekedar lambang, tapi memberikan inspirasi terbangunnya kerukunan antar umat. Antar umat Islam yang direpresentasikan oleh [Masjid] Istiqlal dan juga masyarakat atau umat Katolik yang direpresentasikan oleh [Gereja Katedral],” ungkap Wapres.“Dan yang menarik lagi, parkir yang ada di bawah itu digunakan bersama, ya, antara Istiqlal dan Katedral,” pun berharap agar terowongan ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan berbagai agama yang dianutnya untuk saling menghormati dan menjalin kerukunan dengan sesama.“Saya berharap ini benar-benar memberikan inspirasi kepada kita seluruh bangsa Indonesia,” tutur kesempatan yang sama, Wapres juga melakukan peninjauan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di tempat ibadah. Ia mengungkapkan bahwa baik di Masjid Istiqlal dan di Gereja Katedral, protokol kesehatan yang diterapkan sudah sangat baik. Dimulai dari pengukuran suhu tubuh Jemaah, pengecekan kartu vaksinasi, pemberian hand sanitizer, pemberian jarak aman antar jemaah saat melakukan ibadah serta pemberlakuan kuota tertentu untuk Jemaah yang beribadah dalam satu di Masjid Istiqlal, dari kapasitas maksimal dapat menampung jemaah, saat ini kapasitas maksimum yang ditetapkan adalah jemaah. Sedangkan di Gereja Katedral, diberlakukan penetapan 20 persen jumlah Jemaah dari kapasitas depan, Wapres mengimbau kepada seluruh pengurus tempat ibadah, agar dapat menerapkan protokol kesehatan serupa, untuk keselamatan bersama. Sehingga, Jemaah sehat, ibadah pun lancar.“Dengan adanya juga cara-cara seperti ini kita harapkan bahwa seluruh tempat-tempat ibadah baik masjid, gereja, pura dan juga tempat lain bisa menerapkan aturan ini di daerah-daerah yang levelnya sudah mulai turun ke-3 apalagi ke-2 dan seterusnya,” pungkas dalam peninjauan ini diantaranya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, dan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Staf Khusus Wapres Bambang Tekankan Arti Penting Mitigasi Dampak Perubahan IklimDalam program Kampung Bahari Nusantara KBN, TNI AL juga turut berfokus pada isu keberlangsungan lingkungan dan perubahan iklim. SelengkapnyaPemerintah Tingkatkan Peran Muslimah Sebagai Pelaku Usaha NasionalSelain pasar domestik yang terus tumbuh, pasar ekspor nontradisional seperti di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan sangat terbuka luas. SelengkapnyaWapres Ajak Umat Jaga Kerukunan dan PersaudaraanIdulfitri merupakan momentum yang tepat untuk saling memaafkan dan memberi kasih sayang. Selengkapnya PaulusWirutomo, Pengertian kerukunan adalah menciptakan integrasi sosial dalam masyarakat melalui konsep-konsep tertentu dalam upaya mempersatuakan mahluk sosial, baik secara individu dan kelompok untuk memberikan rasa kenyaman dan ketentraman. Ilustrasi. Kerukunan antarumat beragama di Indonesia. - Upaya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk memupuk kerukunan antarumat beragama di Indonesia? Pertanyaan "Upaya apa saja yang dapat kalian lakukan untuk memupuk kerukunan antarumat beragama di Indonesia?" terdapat pada halaman 146 buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI. Pada bagian 3 buku tersebut dipelajari mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Itu adalah semboyan Indonesia yang memiliki arti meski berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia memang merupakan salah satu negara multikultural majemuk terbesar di dunia. Kemajemukan Indonesia dapat dilihat dari agama, budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Jika dapat dikelola dengan baik, keragaman dapat menjadi kekuatan. Namun sebaliknya, jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi 'bencana'. Dalam melestarikan kebhinnekaan, terdapat tatangan yang dapat dihadapi bangsa Indonesia. Salah satunya adanya sikap-sikap yang dapat merusak kebhinnekaan itu, seperti sikap diskriminasi terhadap agama, suku, ras, atau kelompok tertentu. Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Baca Juga 3 Jawaban Mengapa Bangsa Barat Memilih Negara Indonesia Sebagai Negara Jajahan PROMOTED CONTENT Video Pilihan
  1. Течուካосл φаηገбрыቄቿ
  2. Εпрևчፂ ըሼ ጴсвጧሓоτ

Nah demi mendukung kemajuan Indonesia dan terciptanya kerukunan masyarakatnya, Smartfren bakal mengajakmu untuk berkontribusi lewat kampanye #KuotakanMaumu dan #KuotakanSuaramu. Kamu bisa turut serta menyuarakan solusi bagi negeri dan harapanmu untuk Indonesia lebih baik lagi menggunakan jaringan #Super4GKuota dari Smartfren yang murah tapi berlimpah.

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, perlu berbagai upaya untuk menangkal ancaman kerukunan dan integrasi bangsa. Sebab, di tengah perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis saat ini, tidak menutup kemungkinan muncul pemahaman dan sikap keagamaan yang bisa mengancam kerukunan bangsa. "Untuk mewujudkan integrasi nasional ini diperlukan kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama, baik dalam konteks kehidupan sosial maupun kehidupan politik, terutama melalui empat bingkai kerukunan," ujar Ma'ruf saat membuka simposium nasional Studi dan Relasi Lintas Agama Berparadigma Pancasila, Universitas Islam Negeri UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, secara virtual, Kamis 10/9. Ma'ruf menerangkan, persatuan nasional merupakan pra-syarat terwujudnya stabilitas nasional, yang nantinya berujung pada keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, ada empat bingkai dalam menjaga kehidupan yang rukun dan harmonis antar umat beragama. Pertama, kata Ma'ruf, bingkai politis yang berarti penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan wawasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meliputi tiga konsensus, yakni 1 NKRI dengan semboyan “bhinneka tunggal ika”, 2 Pancasila sebagai dasar negara, dan 3 UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Tiga konsensus ini, kata Ma'ruf, seharusnya menjadi acuan serta wawasan/orientasi bangsa Indonesia, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan, terutama aparatur negara dalam mengambil kebijakan. Lalu kedua, kata Ma'ruf, bingkai teologis, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui pengembangan teologi kerukunan sebagai acuan dalam hubungan antar-umat beragama, antar-warga negara, dan antar-manusia secara keseluruhan. Dia mengatakan, teologi kerukunan juga mengandung arti pemahaman keagamaan yang tidak mengarah pada konflik dan kekerasan yang bisa disebut sebagai “teologi konflik”. Sebab, dia meyakini, semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia serta saling menghormati di antara sesama manusia. "Buddha mengajarkan kesederhanaan, Hindu mengajarkan tatwam asi tepo seliro, Kristen mengajarkan cinta kasih, Konghucu mengajarkan kebijaksanaan, dan Islam mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam rahmatan lil alamîn," katanya. Ma'ruf melanjutkan, dengan begitu agama semestinya tidak dijadikan sebagai faktor pemecah belah, tetapi justru menjadi faktor pemersatu integratif dalam kehidupan masyarakat. Dia juga berharap, agama semestinya tidak dipahami secara eksklusif dan ekstrim, melainkan dipahami dengan memperhatikan pula konteks dan kondisi obyektif bangsa Indonesia yang majemuk. Bingkai ketiga, ungkap Ma'ruf, adalah bingkai sosiologis yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan budaya kearifan lokal. Kondisi dilakukan, karena setiap daerah atau suku memiliki nilai-nilai budaya, yang dianggap sebagai kearifan lokal local wisdom. Sementara, yang keempat adalah bingkai yuridis, yakni penguatan kerukunan dan pencegahan konflik melalui penguatan regulasi tentang kehidupan beragama secara komprehensif dan terintegrasi. Baik itu, dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan hukum di bawahnya. Serta, yang tidak kalah pentingnya, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, dengan memprosesnya ke pengadilan. Namun dalam kasus-kasus tertentu persoalan-persoalan hukum ini bisa lebih baik diselesaikan melalui mediasi dan rekonsiliasi. “Dalam konteks ini, peran mediasi sangat penting, seperti yang dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB selama ini. Forum ini menjadi media yang sangat efektif untuk membangun kerukunan dan sekaligus menyelesaikan perselisihan, ketegangan, atau konflik berlatarbelakang agama,” ungkapnya.
Kalauhepatitis C dari suntikan, jadi prokesnya suntikannya disterilisasi dulu. Itu strategi nomor satu untuk prokes supaya enggak menular. Untuk penyakit tidak menular strategi kedua adalah surveilans," imbuhnya. Strategi penanganan TBC. Menkes Budi mengaku bahwa pihaknya tengah menyiapkan strategi penanganan TBC di Indonesia. Jawaban kerja sama dalam berbagai tolong sama pada acara kepada yang lainPenjelasanMAAF KALAU SALAH Caramenjaga kerukunan dan keberagaman lainnya adalah dengan saling menghormati satu sama lain. Keberagaman di Indonesia merupakan sesuatu yang indah dan anugerah dari Tuhan. Bukanlah sesuatu yang pantas untuk dipermasalahkan. Ingat selalu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Walau berbeda-beda, bukan berarti tidak dapat bersatu. INFO NASIONAl - Ada yang berbeda di Kementerian Agama pada Jumat, 27 November 2011. Pasalnya, ada tamu khusus yang berkunjung ke ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Mereka bukan pejabat negara yang biasa berkunjung ke Kementerian Agama atau wartawan profesional yang ingin update informasi dari Menteri Agama. Tamu khusus itu adalah rombongan Reporter Cilik Media 11 orang, lengkap dengan buku catatan dan alat tulis serta rompi biru dengan tulisan Reporter Cilik, mereka menemui Menag untuk melakukan wawancara. Saat itu, Menag didampingi Kepala Pusat Informasi dan Humas Rudi menunggu di ruang tamu, mereka segera berdiri sambil beruluk salam begitu melihat Menteri Lukman masuk ruangan. Tanpa komando, mereka lalu memperkenalkan diri, menyebut nama, sekolah asal, dan tujuan kedatangannya. Bak wartawan profesional, sesekali mereka mengeluarkan smartphone untuk mengabadikan setiap moment Lukman tampak dibuat senang dan takjub melihat mereka. Terlebih ketika sesi wawancara dimulai dan ada perwakilan dari mereka yang bertanya soal bagaimana Kementerian Agama menjaga kerukunan umat beragama dan bagaimana Kementerian Agama menjamin semua agama bisa diurus dengan baik.“Pertama, pemerintah harus menjamin hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya yang dianut,” ucap Menag mengawali jawabannya. Kesan heran dan takjub masih nampak di wajahnya seakan tidak percaya dengan kualitas pertanyaan yang diajukan Sang Reporte Kedua, kata Menag, pemerintah harus menjamin setiap warga negara dapat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. “Karenanya, pemerintah tidak boleh mempersulit seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Menjadi tugas pemerintah untuk memberi jaminan serta rasa aman,” ujar jauh, Menag menjelaskan bahwa Kementerian Agama bekerjasama dengan para tokoh agama, seperti ulama, pendeta, pastur, dan para biksu dalam upaya menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerjasama juga dilakukan Kementerian Agama dengan organisasi-organisasi keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, PGI, KWI, Walubi, PHDI, dan lainnya. “Kita sepakat untuk bersama-sama mengkampanyekan sikap toleransi, dengan menghormati dan menghargai perbedaan agama,” kata karena itu, lanjut Menag, penting di setiap sekolah untuk mengajarkan pendidikan agama. Tidak kalah penting juga mengajarkan sikap saling menghormati antara satu dengan lainnya dalam menjalankan ajaran demi pertanyaan diajukan Reporter Cilik. Menag mengaku heran dan bangga dengan kemampuan mereka. Menurut menag, untuk anak di usia mereka, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan cukup menarik. “Pertanyaan banyak di luar dugaan. Bahkan jurnalis profesionalpun belum tentu seperti itu,” ujar Menag disambut tawa mereka. * kerukunanhidup beragama adalah upaya yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kerukunan hidup beragama, dengan cara menanamkan pengertian akan nilai dan kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama, mengusahakan Palu ANTARA - Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama yang berdampak penguatan persatuan dan kesatuan menjadi modal besar pemerintah dan semua pihak dalam mengoptimalkan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Rukun menjadi kunci untuk menopang sukses pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah. Moderasi beragama atau cara beragama menjadi satu pendekatan yang diterapkan pemerintah melalui Kementerian Agama, melibatkan para pihak di antaranya Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB dan Majelis Ulama Indonesia MUI, untuk meningkatkan pemahaman umat beragama di tengah kemajemukan dan mencegah tumbuh dan berkembangnya paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan moderasi beragama merupakan solusi terhadap berbagai tantangan keagamaan, termasuk Islam saat ini. Wapres mengatakan moderasi beragama tersebut antara lain dengan menerapkan cara berpikir tidak tekstual dan tidak liberal. "Cara berpikir yang benar dan tepat adalah cara berpikir yang moderat dalam arti tidak tekstual dan tidak liberal, yaitu dengan melakukan ijtihad terhadap masalah-masalah yang belum diijtihadi sebelumnya atau sudah diijtihadi tapi sudah tidak relevan lagi," katanya. Cara berpikir moderat tersebut, lanjut Wapres, juga dapat menghindarkan umat dari kekeliruan terhadap cara pandang yang statis dan konservatif. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Tengah Prof Zainal Abidin mengemukakan moderasi beragama menjadi basis pembangunan kerukunan antaragama. "Karena moderasi beragama adalah cara beragama yang moderat dan tidak ekstrem," ucapnya. Zainal Abidin menerangkan moderasi beragama mengantar penganut agama menjadi seorang pendamai karena moderasi agama mengajarkan tentang cara beragama yang damai, toleran, dan menghargai perbedaan. Namun, ia menegaskan, moderasi beragama bukanlah moderasi agama. Sebab, moderasi beragama berada pada tataran sosiologis yang dalam wilayah praktik keberagamaan di kehidupan sosial kemasyarakatan dan menjalin hubungan sosial dengan orang lain. Sementara pada tataran teologis, kata dia, setiap orang berhak dan bahkan seharusnya meyakini kebenaran agamanya, tetapi pada saat yang sama dalam tataran sosiologis harus memahami bahwa orang lain juga memiliki keyakinan terhadap ajaran agama mereka. "Analogi paling sederhana, seseorang boleh berpandangan bahwa pasangannya yang paling cantik atau ganteng. Tetapi tidak perlu risau kalau orang lain juga mengakui bahwa pasangan mereka juga paling cantik atau ganteng," ungkap dia. Kerja sama Berbagai pihak bekerja sama untuk membangun pemahaman keagamaan umat yang moderat dengan mengoptimalkan moderasi beragama. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menggencarkan sosialisasi moderasi beragama kepada umat Islam di daerah itu untuk membangun kerukunan antarpemeluk agama. "Saya berpandangan mengarusutamakan moderasi beragama di Kabupaten Sigi masih tetap relevan untuk terus disampaikan kepada umat Islam, agar dapat dipahami dengan baik," ucap Ketua MUI Kabupaten Sigi Ali Hasan Aljufri saat menyampaikan sambutan pada Musyawarah Daerah II MUI Kabupaten Sigi bertemakan "Wwujudkan moderasi beragama, perkokoh ukhuwah islamiyah". Program-program MUI, katanya, harus mampu menjawab tantangan yang dihadapi umat saat ini, misalnya mengenai moderasi beragama dan problem mengenai toleransi antarumat beragama. "Demikian juga menghadapi tantangan ke depan dalam bidang akidah, syariah, akhlak, budaya, dan perkembangan informasi teknologi dan sebagainya," ujarnya. Ia menegaskan penguatan paradigma pemahaman masyarakat khususnya umat Islam di Sigi, mengenai moderasi beragama untuk membangun umat yang moderat, harus menjadi agenda utama MUI kabupaten, kecamatan, dan desa di Sigi. "Hal ini penting, seiring dengan adanya indikasi adanya penyebaran paham intoleransi, radikalisme, dan terorisme di masyarakat. Olehnya pengurus MUI di semua tingkatan di Sigi agar memahami secara utuh moderasi beragama, sehingga dapat menjadi corong dalam menyampaikannya kepada umat. Setiap pengurus MUI harus menyampaikan tentang Islam wasathiyah kepada sebanyak mungkin umat Islam di Sigi," ungkapnya. Hal itu agar pemahaman keislaman sebagaimana yang telah diletakkan oleh para ulama terdahulu di Indonesia bisa hadir kembali dan menjadi jati diri umat Islam di Indonesia, termasuk di Sigi. Pemerintah Kabupaten Sigi mendukung MUI setempat untuk membangun pemahaman umat di daerah itu tentang moderasi beragama dalam rangka memperkuat persaudaraan antar-agama. "Pemda Sigi prinsipnya siap membantu dan bersinergi dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh MUI Sigi," ucap Bupati Sigi Mohamad Irwan. Ia mengatakan peningkatan pemahaman umat beragam tentang moderasi beragama menjadi hal penting seiring dengan adanya keseimbangan jumlah penduduk nonmuslim dan muslim di daerah tersebut. Menurut dia, program MUI tentang optimalisasi moderasi beragama bisa disinergikan dengan program yang dilaksanakan Pemkab Sigi, yakni Sigi Religi yang di dalamnya meliputi Sigi Mengaji bagi muslim, dan Sigi Beribadah bagi nonmuslim. "Sigi religi lahir salah satunya karena melihat adanya keseimbangan penduduk muslim dan nonmuslim, maka keseimbangan ini harus dirawat, dijaga dengan program-program yang berdampak pada peningkatan pemahaman dan kualitas umat beragama," ujar dia. Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu turut berperan dalam mengoptimalkan moderasi beragama secara internal kampus maupun eksternal kampus. Rektor IAIN Palu Prof Sagaf S. Pettalongi mengemukakan penguatan moderasi beragama, salah satunya penekanan pada penguatan literasi keagamaan, budaya toleransi, dan nilai-nilai kebangsaan. "Salah satu tujuannya yaitu merawat persaudaraan umat seagama, memelihara persaudaraan sebangsa dan setanah air dan mengembangkan persaudaraan kemanusiaan," katanya. IAIN Palu mengedepankan akal sehat dan hikmah/kebijaksanaan dalam menyikapi berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. "Di negara yang berdasarkan Pancasila ini, tidak ada diktator mayoritas atau tirani minoritas," ucap dia. Dalam kaitan itu, semua umat beragama dituntut saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing, di mana hak seseorang dibatasi oleh hak-hak orang lain. Pancasila adalah ideologi pemersatu yang merangkum nilai-nilai keindonesiaan sebagai bangsa yang beragama. Sila pertama dan utama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, meneguhkan identitas nasional sebagai bangsa yang beragama dan bermoral. Peran Untuk meningkatkan kualitas kerukunan dibutuhkan peran semua pihak, termasuk komponen perempuan. Karena itu, Sejumlah perempuan lintas agama dari Agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan Katolik bersepakat menjadi agen perdamaian untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan perdamaian dan meningkatkan kualitas situasi kamtimbas di daerah tersebut. "Perempuan lintas agama memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas perdamaian di daerah ini," ucap Anggota FKUB Provinsi Sulteng Zulfiah. Kesepakatan perempuan lintas agama itu mengemuka dalam deklarasi milenium yang digagas FKUB Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Dalam naskah deklarasi yang disampaikan oleh perwakilan perempuan masing-masing agama, memuat empat poin penting sikap dari perempuan lintas agama Provinsi Sulteng. Pertama, perempuan lintas agama Provinsi Sulteng menolak intoleransi, radikalisme dan terorisme atas nama agama di Sulteng. Kedua, perempuan lintas agama bersedia menjadi agen perdamaian di Sulteng. Ketiga, perempuan lintas agama bersedia menjadi motivator moderasi beragama di Sulteng. Keempat, perempuan lintas agama bersedia menjadi duta budaya yang berkearifan lokal di wilayah Sulteng. FKUB juga membentuk kaukus perempuan lintas agama untuk mengoptimalkan dan mewujudkan moderasi beragama di daerah itu. "Kaukus perempuan lintas agama sebagai salah satu ruang kepada perempuan-perempuan dari berbagai agama di Sulteng untuk berkiprah dalam membantu FKUB dan pemerintah serta para pihak mewujudkan perdamaian," kata Zulfiah. Maka kaukus perempuan lintas agama, katanya, menjadi ujung tombak dari FKUB Sulteng untuk membantu mewujudkan kerukunan umat beragama, melalui optimalisasi pemahaman moderasi beragama di masyarakat. "Kaukus perempuan lintas agama ini adalah bentuk konkret dari program FKUB Provinsi Sulteng," sebut dia. Zulfiah yang merupakan kader dan pengurus Fatayat NU Sulteng itu, mengemukakan bahwa keterlibatan perempuan dalam membangun kerukunan umat beragama sangat penting sehingga kaukus perempuan lintas agama menjadi wadah perempuan berekspresi, menuangkan gagasan program, serta gerakan perdamaian. "Hal ini karena membangun kerukunan umat beragama melalui moderasi beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan FKUB semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab semua elemen masyarakat termasuk perempuan lintas agama," sebutnya. Selain itu, FKUB Provinsi Sulteng juga gencar melaksanakan kegiatan muhibah kerukunan yang salah satu tujuannya membangun dan meningkatkan keharmonisan, persatuan, dan kesatuan antar-umat beragama. 11upaya meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Upaya pemerintah mengatasi rendahnya pendidikan. Upaya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di indonesia. Saat Ini, Upaya Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Menghadapi Kendala Yang Cukup
› Pemerintah terus mengupayakan penguatan toleransi dan kerukunan antarumat. Sejumlah instrumen yang dapat meningkatkan kerukunan, seperti FKUB, didorong terus diperkuat. Sayang, di tingkat pusat tak ada FKUB. KOMPAS/Sekretariat Wakil Presiden Wakil Presiden Ma’ruf Amin memanggil Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi untuk membahas upaya peningkatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat 7/2/2020.JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mengupayakan penguatan toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Sejumlah instrumen yang dapat meningkatkan kerukunan, seperti Forum Komunikasi Umat Beragama, pun didorong untuk terus kepentingan itu, Jumat 7/2/2020, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Saadi. ”Yang dibicarakan dengan Wapres mengenai masalah memperkuat toleransi dan kerukunan keagamaan, karena negara kita yang plural,” kata Tito seusai pertemuan. Baca Juga Kerukunan Beragama dan Persatuan BangsaPemerintah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa bangsa Indonesia memang beragam. Tak hanya berbeda suku dan ras, tetapi juga agama. Oleh karena itu, semestinya perbedaan itu menjadi pemersatu, bukan menjadi sumber perpecahan perbedaan itu menjadi pemersatu, bukan menjadi sumber perpecahan itu, dalam pertemuan tersebut, Wapres Amin kembali menegaskan pentingnya pemerintah mendorong penguatan antarumat beragama. Salah satunya dengan memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB.KOMPAS/NINA SUSILO Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu 5/2/2020.Untuk kepentingan itu, Wapres Amin menginstruksikan agar segera dibentuk FKUB di tingkat nasional. ”Memang ini ironis. Kerukunan itu seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat, tetapi di pusat malah tidak ada FKUB-nya,” kata masyarakatSesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan keagamaan memang menjadi tugas absolut pemerintah pusat. Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB didasarkan pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Agama masing-masing Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah untuk membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan memberdayakan FKUB, dibentuk dewan penasihat di provinsi dan kabupaten/kota. Dewan penasihat bertugas membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; serta memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan pemerintah daerah dan hubungan antarsesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat PROBOLINGGO Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Probolinggo Abdul Halim memimpin deklarasi damai Probolinggo dan menyikapi kerusuhan 22 Mei 2019 di penasihat FKUB provinsi dipimpin oleh wakil gubernur, wakil ketua FKUB dijabat kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan sekretaris Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol provinsi, serta beranggotakan pimpinan instansi sayangnya, FKUB di tingkat nasional tidak ada. Itulah yang seringkali dipertanyakan oleh FKUB di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Padahal, keberadaan FKUB nasional dibutuhkan untuk memacu penguatan FKUB di biayaUpaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kerukunan adalah mengaktifkan kembali FKUB di daerah. Sebab, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, masih banyak daerah yang tak memiliki FKUB. Selain itu, ada pula daerah yang sudah memiliki FKUB, tetapi tidak efektif karena terkendala biaya. Pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran untuk YUDISTIRA Pimpinan majelis umat dari Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Bali dalam acara ramah-tamah di kediaman Gubernur Bali, Denpasar, Kamis 6/6/2019 malam, serangkaian silaturahmi halalbihalal dalam perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah dan peringatan 118 tahun hari lahir Bung Karno. Ketua FKUB Provinsi Bali, yang juga Ketua Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet duduk di yang FKUB-nya berjalan efektif biasanya kerukunan agamanya relatif baik. Sebaliknya di daerah yang FKUB-nya tak berjalan efektif, potensi konflik sosial tergolong menurut Tito, FKUB terbukti mampu menjaga kerukunan di daerah. Daerah yang FKUB-nya berjalan efektif biasanya kerukunan agamanya juga relatif baik. Sebaliknya, di daerah yang FKUB-nya tak berjalan efektif, potensi konflik sosial tergolong Juga Generasi Toleran Menjaga KerukunanTito mencontohkan peristiwa kerusuhan yang dipicu keluhan volume pengeras suara di Masjid Al Maksum oleh seorang warga di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tahun 2016. Menurut Tito, kasus yang berujung kerusuhan antarumat beragama itu terjadi karena tidak berfungsinya peran FKUB di wilayah membenarkan bahwa banyak FKUB di daerah yang tidak efektif. Karena itu, Kementerian Agama terus mendorong agar FKUB lebih efektif berjalan di POLRES METRO JAKARTA BARAT Polres Metro Jakarta Barat dan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB memasang spanduk berisi imbauan menjaga kerukunan beragama menjelang pemilu, Jumat 11/1/2019.
pqE8Xe.